PEMKAB JEPARA GELAR PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK, PERKUAT SINERGI DEMI WUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

​JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara terus memperkuat komitmen nyata dalam mewujudkan ekosistem Kabupaten Layak Anak melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara di Gedung Jepara Nursing Center (JNC) DPD PPNI Jepara, Rabu (8/7/2026).
​Agenda penting yang dibuka langsung oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara, Ika Mudrikatun, ini dihadiri oleh puluhan peserta dari unsur pendidik sekolah negeri, swasta, hingga pondok pesantren. Kegiatan ini dirancang untuk mendongkrak pemahaman para pengambil kebijakan mengenai pemenuhan hak anak serta memperkokoh sistem pencegahan tindak kekerasan melalui pendekatan kolaboratif.
​Dalam sambutannya, Ika Mudrikatun menekankan bahwa pelatihan ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan instansi pendidikan dalam memberikan perlindungan terbaik bagi generasi penerus bangsa.

​“Melalui pelatihan Konvensi Hak Anak ini, kita ingin membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan satuan pendidikan agar mampu berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak,” ungkap Ika Mudrikatun secara tegas.


​Sepanjang pelatihan, para peserta dibekali materi mendalam mengenai indikator Kabupaten Layak Anak, taktik pembangunan budaya anti-kekerasan di lembaga pendidikan, hingga penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Output yang dibidik adalah lahirnya kader-kader tangguh yang siap menjadi agen perubahan, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat luas.
​Lebih lanjut, Ika mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bergerak bersama menjaga keamanan anak, menyuguhkan pendidikan berkualitas, dan memastikan tidak ada hak anak yang terabaikan.
​”Anak-anak wajib kita lindungi sekaligus kita cerdaskan. Kami berharap lahir agen perubahan yang mampu menghapus praktik perundungan, kekerasan di sekolah, kekerasan seksual, mencegah anak putus sekolah, hingga menekan angka pernikahan dini yang kini masih menjadi perhatian serius di Jepara,” imbuhnya.
​Guna memberikan perspektif yang komprehensif, acara ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten yang dipimpin oleh Erry. Tim ahli memaparkan materi seputar prinsip dasar KHA, implementasi kebijakan perlindungan, serta strategi pencegahan kekerasan terpadu.
​Melalui sinergi yang semakin solid ini, Pemkab Jepara optimis mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal tanpa bayang-bayang diskriminasi maupun kekerasan.