​SURVEI UNIVERSITAS BRAWIJAYA: 79,25 PERSEN WARGA JEPARA PUAS KINERJA PEMKAB

Validasi Akademik atas Program Strategis Daerah
​Tingginya angka kepuasan masyarakat yang mencapai 79,25 persen ini menjadi bukti validasi akademik terhadap berbagai program strategis yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara selama setahun terakhir. Kerja sama dengan Universitas Brawijaya sebagai pihak eksternal yang independen memberikan objektivitas dalam menilai efektivitas kebijakan publik di Bumi Kartini. Angka ini mencerminkan bahwa kebijakan di sektor-sektor krusial, seperti perbaikan infrastruktur jalan, stabilitas harga pangan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh akar rumput.
​Rektorat dan tim peneliti dari FISIP Universitas Brawijaya mencatat bahwa salah satu faktor pendorong utama tingginya tingkat kepercayaan publik adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kecepatan respons birokrasi. Meskipun tantangan ekonomi global dan anomali cuaca sempat membayangi sektor pertanian dan perikanan, kehadiran pemerintah melalui berbagai bantuan sosial dan subsidi energi dinilai masyarakat sebagai langkah pengaman yang tepat waktu.
​Optimalisasi Kanal Aduan dan Partisipasi Warga
​Meskipun hasil survei menunjukkan tren positif, terdapat catatan penting terkait mekanisme penyampaian aspirasi. Fakta bahwa 38 persen responden mengaku tidak pernah menyampaikan aduan mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih masif mengenai kanal pengaduan digital yang telah disediakan Pemkab. Bupati Witiarso Utomo menekankan bahwa kepuasan sebesar 47,75 persen terhadap respons aduan adalah modal awal, namun pemerintah harus terus berinovasi agar proses penyelesaian masalah tidak berhenti di tingkat perangkat desa saja, tetapi juga terintegrasi secara cepat hingga ke tingkat dinas teknis.
​”Kami tidak ingin berpuas diri dengan angka-angka ini. Fokus kami ke depan adalah merangkul kelompok masyarakat yang masih menyatakan tidak puas, yang persentasenya sekitar 19 persen. Kelompok inilah yang menjadi kompas bagi kami untuk mengetahui titik-titik mana yang masih membutuhkan perbaikan layanan, terutama di wilayah pelosok dan kepulauan,” ungkap Bupati merespons hasil survei tersebut.
​Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menjadikan data survei ini sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dengan memahami preferensi dan tingkat kepercayaan warga, diharapkan setiap rupiah dalam APBD dapat dialokasikan pada program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial paling besar. Hasil survei ini sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran birokrasi untuk terus menjaga integritas dan profesionalitas demi mewujudkan visi Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS).