Hadiri Operasi Pasar Murah Jepara, Ketua DPRD Dorong Pemerintah Tetap Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat*JEPARA – Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, menghadiri kegiatan Operasi Pasar Murah Ramadan yang digelar Pemerintah Kabupaten Jepara di Shopping Centre Jepara (SCJ), Kamis (12/03/2026). Kehadiran pimpinan legislatif tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.Sejak pagi hari, ribuan warga telah memadati lokasi pasar murah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya paket sembako yang langsung habis terjual dalam waktu singkat setelah kegiatan dibuka.Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna mengatakan kegiatan pasar murah menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.Menurutnya, DPRD Jepara mendukung penuh berbagai upaya intervensi pasar yang dilakukan pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.“Pasar murah seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama menjelang Idulfitri ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Kami di DPRD tentu mendorong agar upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok ini terus dilakukan,” ujar Agus Sutisna.Ia juga menilai program operasi pasar merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga di pasaran sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.Agus berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan apabila kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami kenaikan yang signifikan.“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah harus terus hadir menjaga stabilitas harga, terutama di momentum-momentum penting seperti Ramadhan dan menjelang Lebaran,” tegasnya.Dalam kegiatan tersebut, Agus bersama jajaran pemerintah daerah juga meninjau langsung sejumlah tenant yang menjual paket kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur hingga berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang.Salah satu warga, Wati (40), mengaku datang sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga lebih murah.“Dari pagi sudah datang, jam tujuh sudah di sini. Alhamdulillah bisa dapat sembako, cabai sampai roti,” ujarnya.Dalam kegiatan pasar murah ini disediakan sekitar 1.800 paket kebutuhan pokok, terdiri dari 600 paket menggunakan kupon dan 1.200 paket tanpa kupon. Sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang bahkan langsung habis diserbu warga dalam waktu singkat.Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama DPRD Jepara berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran menjelang perayaan Idulfitri. Selain meninjau ketersediaan stok, Agus Sutisna menekankan bahwa keberhasilan Operasi Pasar Murah tidak hanya diukur dari seberapa cepat barang habis terjual, tetapi juga dari ketepatan sasaran distribusinya. Ia mencatat bahwa fenomena antrean panjang menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap intervensi pemerintah saat fluktuasi harga terjadi di pasar tradisional.”Kita melihat animo yang luar biasa, namun ini juga menjadi sinyal bagi kita semua bahwa harga di pasar reguler memang sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap rantai pasok dari distributor hingga ke pedagang eceran harus diperketat agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan tidak wajar di tengah momentum Ramadan,” tambah Agus.DPRD Jepara juga menyarankan agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakerans) terus bersinergi dalam memetakan titik-titik rawan pangan. Menurutnya, pasar murah sebaiknya tidak hanya terpusat di area perkotaan seperti SCJ, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok atau kecamatan yang memiliki akses distribusi lebih sulit.Optimalisasi Anggaran Tak Terduga (BTT)Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, Agus menjelaskan bahwa legislatif siap memberikan lampu hijau jika pemerintah daerah perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Jika tren kenaikan harga beras dan minyak goreng terus merangkak naik melebihi ambang batas kewajaran, intervensi berupa subsidi ongkos angkut atau subsidi harga langsung menjadi opsi yang rasional.”Anggaran daerah harus hadir sebagai bantalan ekonomi bagi rakyat. Jika instrumen pasar murah ini dirasa masih kurang untuk menekan angka inflasi daerah, kami di gedung dewan akan mendukung penuh langkah-langkah darurat yang diambil eksekutif selama tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat luas,
Tinggalkan Balasan