Sebanyak 531 warga dari kelompok rentan di Kabupaten Jepara kini mendapatkan fasilitasi perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bantuan ini merupakan wujud kolaborasi antara Kepolisian Resor (Polres) Jepara bersama BPJS Kesehatan melalui kegiatan bertajuk Polisi Bersama Masyarakat: Polisi Peduli Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan yang digelar di Aula Mapolres Jepara.
Program jemput bola ini secara khusus menyasar pekerja sektor informal dan warga terdampak ekonomi, mulai dari petani, nelayan, perajin ukiran kayu, pengemudi ojek, hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pendataan ulang, validasi kepesertaan, perbaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran peserta baru, hingga reaktivasi kartu JKN yang sempat nonaktif.
Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono menjelaskan bahwa keterlibatan jajaran kepolisian hingga tingkat desa melalui peran Bhabinkamtibmas bertujuan memastikan kelompok rentan yang menopang ekonomi daerah tetap terlindungi jaminan kesehatannya. Ia menambahkan, peserta baru dari kelompok rentan yang terdata akan mendapat pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Jepara, yang saat ini menanggung sekitar 78 ribu peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI)—termasuk warga kurang mampu, penderita penyakit kronis, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Upaya pendataan terus digencarkan bersama Dinas Sosial untuk menindaklanjuti puluhan ribu peserta PBI yang sempat dinonaktifkan, yakni sekitar 40 ribu orang pada 2024 dan 11 ribu orang pada 2026. Langkah ini dinilai krusial mengingat capaian kepesertaan di Jepara masih perlu didorong untuk meraih status Universal Health Coverage (UHC). Dari total penduduk 1.300.872 jiwa, tercatat 1.248.697 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun baru 808.963 jiwa yang berstatus aktif.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI, Afif Johan, mengapresiasi terobosan Polres Jepara dan mendorong Pemkab Jepara untuk terus memperkuat komitmen mencapai target UHC. Selain dukungan pemerintah, Kapolres Jepara juga mengajak kalangan pelaku usaha dan sektor swasta untuk ikut berpartisipasi membiayai jaminan kesehatan warga kurang mampu melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) demi terciptanya perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Sumber: Republika, ANTARA, dan MuriaNews.

Tinggalkan Balasan